Selasa, 19 April 2011

Walikota Ambon Tawarkan Konsep Pengembangan Leihitu Untuk Belanda

Walikota ambon, Jopie Papilaja telah menawarkan konsep pengembangan Kecamatan Leihitu, Pulau Ambon bagian Utara, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) kepada Pemerintah Belanda.

Walikota Papilaja, di Ambon, Jumat menegaskan, pengembangan Kecamatan Leihitu perlu segera dilakukan, mengingat selama ini Pemkab Maluku Tengah maupun Pemprov Maluku kurang memperhatikan pembangunannya, mengakibatkan wilayah yang berjarak tempuh 1 jam perjalan dari pusat kota Ambon dengan kendaraan bermotor itu, menjadi tertinggal.

Dampak lainnya tingkat kemiskinan di sana relatif tinggi dan kota Ambon menjadi sasaran urbanisasi maupun pemasaran aneka produksi masyarakat, sehingga daya dukung ruang di ibukota provinsi Maluku ini semakin terbatas.

Ia menegaskan, wilayah itu cocok dijadikan sebagai pusat perdagangan antar pulau, termasuk dari Pulau Seram, Buru, Kepulauan Sula, provinsi Maluku Utara maupun dari Sulawesi Tenggara menuju Pusat Kota Ambon.

"Pelabuhan antarpulau perlu segera dibangun di Kecamatan Leihitu, sehingga semua transportasi antarpulau yang selama ini menyinggahi pelabuhan Slamet Riyadi, di pusat Kota Ambon bisa ditutup dan dikembangkan sebagai pelabuhan peti kemas," ujarnya.

Pembangunan pelabuhan antarpulau di kecamatan Leihitu, tegas Papilaja, lebih penting guna menunjang kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat, dibanding rencana pembangunan jembatan "merah-Putih" oleh Pemprov Maluku yang sudah mulai dikerjakan dengan menghabiskan dana sebesar Rp453 milyar itu.

"Leihitu akan menjadi pintu masuk menuju kota Ambon, selain Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, Maluku Tengah, jika pelabuhan antarpulau dibangun disana.

Dengan begitu pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru akan bertumbuh dan berkembang di kecamatan itu, dan memberikan harapan hidup bagi masyarakat sekitarnya," tandasnya.

Papilaja mengakui, selama ini tidak ada penghidupan yang bisa mensejahterakan masyarakat yang bermukim di kecamatan itu, sehingga mereka lebih memilih berusaha di pusat Kota Ambon.

Masalah ini tambah, Papilaja, mengakibatkan berbagai program pemberdayaan dan kemandirian yang dilakukan bagi masyarakat di Kecamatan Leihitu tidak mampu berkembang, karena dinamika ekonomi tidak berjalan.

Jika rencana pengembangan ini bisa disetujui Pemerintah Belanda, perlu ditunjang dengan pengembangan wilayah sekitar sebagai daerah penyangga (hinterland), sehingga menunjang Kecamatan Leihitu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Guna mewujudkan konsep pengembangan itu, Walikota Papilaja meminta Pemkab Malteng sebagai pemegang otoritas serta pemprov Maluku untuk memikirkan dan memprioritaskan pengembangannya, sehingga berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang dekat dengan kota Ambon itu.

"Saya akan mendesak pemkab Malteng dan Pemprov Maluku agar serius memperhatikan dan menindaklanjuti rencana ini, ketimbang merancang konsep pembangunan yang akhirnya mubasir dan tidak bermanfaat, karena dampaknya bagi pengembangan ekonomi masyarakat, membuka kawasan pertumbuhan ekonomi baru serta mengurangi beban dan daya dukung Kota Ambon yang semakin sempit," tandas Papilaja. (ANT).

Sumber: beritadaerah.com

0 komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger